PROBOLINGGO-Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah pada November 2025 di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tengah menjadi perhatian publik setelah sejumlah warga dari berbagai desa melaporkan dugaan pemotongan dana saat proses pencairan. Bantuan yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Kesra, dan BPNT tersebut seharusnya diterima secara penuh melalui mekanisme resmi perbankan. Namun, laporan warga menunjukkan adanya ketidaksesuaian nominal yang mereka terima.
Salah satu laporan pertama datang dari seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang melakukan pencairan di sebuah agen perbankan nonresmi di wilayah setempat. Ia mengaku hanya menerima Rp740.000, padahal berdasarkan ketentuan dan data resmi, ia seharusnya memperoleh Rp1.500.000 untuk dua anak yang masuk dalam kategori penerima. “Biasanya saya menerima sesuai nominal. Baru kali ini berkurang seperti ini,” ujarnya.
Pendamping PKH Kecamatan Krucil mengonfirmasi bahwa nominal yang tercantum dalam sistem adalah sebesar Rp1.500.000. Ia menyatakan keheranan atas adanya selisih tersebut, mengingat data resmi tidak menunjukkan perubahan besaran bantuan. “Di sistem kami, haknya tetap Rp1.500.000. Kemarin juga ada laporan dengan pola yang sama, dari agen yang sama. Ini pasti akan kami telusuri lebih jauh,” tegasnya.
Tidak hanya PKH, laporan serupa juga terjadi pada penerima BLT Kesra dan BPNT. Keluhan terbanyak justru datang dari kategori Lansia. Berdasarkan pengakuan beberapa warga, bantuan yang seharusnya senilai Rp1.200.000 hanya diterima Rp600.000. Menariknya, mayoritas laporan dari berbagai desa mengarah kepada agen perbankan nonresmi yang sama sebagai titik pencairan.
Sejumlah pendamping PKH dari berbagai desa di Kecamatan Krucil juga menguatkan bahwa fenomena ini tidak terjadi secara sporadis. Keluhan warga mengenai berkurangnya nominal bansos muncul dari banyak desa, sehingga mengindikasikan masalah ini bersifat sistemik dan perlu penelusuran mendalam.
Hingga kini, pendamping PKH menyampaikan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan bank penyalur serta pihak terkait lainnya untuk memastikan penyebab ketidaksesuaian nominal tersebut. “Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan ini. Hak masyarakat harus diterima secara penuh, transparan, dan tanpa potongan apa pun,” ujarnya.
Kasus dugaan pemotongan bansos di Krucil ini menambah daftar persoalan terkait akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial di daerah. Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak perbankan untuk mengungkap apakah terdapat praktik penyimpangan dalam proses pencairan yang merugikan masyarakat penerima bantuan.